SBY TIDAK PERLU ROMBAK KABINET

SBY TIDAK PERLU ROMBAK KABINET
Adanya raport merah oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tentang kinerja para menteri saya anggap sangat dini untuk di-publikkan. Rasionalisasinya, jelas tidak mungkin dalam waktu yang masih singkat sudah diberikan penilaian sementara anggaran DIPA untuk kementerian baru saja diterima. Penilaian itu tidak lain hanyalah untuk memberikan citra buruk kepada masyarakat.
Akhir-akhir ini partai Golkar begitu bersemangat dengan wacana perombakan tersebut. Kisruh elit saat ini hanya seputar memperebutkan kursi koalisi. Apa urgensi raport merah saat ini..? jika bukan sekedar untuk merebutkan kursi menteri belaka. Sebenarnya hal tersebut tidak krusial sehingga hanya menambah berita saja yang tidak ada manfaatnya.
Tentang issue reshuffle kali ini bukanlah yang pertama kalinya. Saat kasus century sedang mencuat di permukaan masyarakat, para elit partai Demokrat mendesak SBY untuk mereshuffle para menteri dari partai koalisinya yang tetap ngotot memilih opsi – C yaitu proses penalangnan Bank Century bermasalah dan ada indikasi pelanggaran hukum. Namun Presiden SBY tetap memilih berkompromi dengan partai koalisi.
Dalam skandal Century, Menkeu Sri Mulyani akhirnya dijadikan tumbal SBY di World Bank sebagai managing director demi harmonisasi dalam tubuh partai koalisi. Puncak skandal century adalah mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet jilid II yang diikuti dengan pembentukan Sekber (Sekretariat Bersama) partai koalisi yang diketuai oleh Aburizal Bakrie (Ketum Partai Golkar).
Perombakan kabinet akan mengakhiri harmonisasi partai koalisi.
Jika SBY berpedoman dengan dasar evaluasi UKP4, maka akan terjadi perombakan cabinet. Namun apakah ini mampu memperbaiki kinerja menteri yang menggantikannya..? tentu tidak jaminan. Jadi, saya berpandangan tetap tidak merombak menteri namun diberikan warning untuk memperbaiki kinerjanya. Sehingga menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar dari PAN dan Tiffatul Sembiring dari PKS tidak menjadi korban yang ke dua kalinya setelah Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Karena isu pergantian cabinet hanya dimanfaatkan oleh Partai Golkar melalui Sekber partai Koalisi.
SBY seorang presiden yang pandai bersetrategy, beliau akan lihai mencari jalan untuk menyegarkan kembali harmonisasi partai koalisi jika terjadi persaingan internal partai koalisi. Tidak mustahil kejadian serupa seperti yang dialami Sri Mulyani akan terulang kembali. Yakni patrialis Akbar dan tifatul Sembiring akan dimundurkan dari jabatannya dan mengisi pos yang lainnya.